Asosiasi Bank Inginkan Kalangan Perbankan Pimpin OJK

29-05-2012 / KOMISI XI

Kalangan Perbankan di Indonesia menyerahkan pemilihan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Komisi XI DPR. Mereka mensyaratkan agar pemimpin OJK memiliki profesionalisme yang tinggi, kompeten dan memiliki integritas tinggi, serta sehat jasmani dan rohani.

"Kami dari Himbara, menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI, kami percaya DPR memiliki pandangan yang baik," ungkap Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Gatot M. Suswondo, saat RDPU dengan Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Selasa (29/5).

Sementara Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS) Sigit Pramono mengharapkan pimpinan OJK berasal dari kalangan perbankan. "Kami tidak merujuk pada satu orang, karena rasanya tidak etis, tapi untuk Kepala Eksekutif pengawas perbankan. Kami harap orang itu mempunyai latar belakang yang kuat dan mandiri sehingga bisa menjaga jarak dengan industri yang sedang di awasinya,"jelasnya.

Sigit menambahkan, Calon DK OJK harus memiliki pengetahuan yang baik di bidang perbankan, dan memahami permasalahan di sektor perbankan. "Mereka harus paham betul sektor perbankan, dan yang paling penting mereka juga harus faham karakteristik industri keuangan,"katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, DPR akan segera mengumumkan nama-nama pimpinan OJK pada 19 Juni mendatang. "Kita akan memanggil pihak-pihak terkait jasa keuangan untuk mendengarkan masukan dan pendapat dan pandangannya terhadap 14 nama yang diajukan oleh Presiden,"kata Harry. (si)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...